STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG SKALA NASIONAL PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 17 April 2020 05:36
NO KOMPONEN
URAIAN

1. DASAR HUKUM
    1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
    2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
    3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
    4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat;
    5. Peraturan  Gubernur  Provinsi Maluku  Nomor  18  Tahun  2019  tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
      3.

      PERSYARATAN (TERMASUK DI DALAMNYA PEMBUKAAN JURUSAN BARU)

      1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala  DPMPTSP;
      2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
      3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
      4. Yayasan :
      • Akte pendirian/Notaris;
      • AD/ART;
      • Surat keterangan sudah terdaftar pada Instansi Sosial setempat.

      5. Kepanitiaan :

      • Susunan kepengurusan kepanitiaan;
      • SK kepanitiaan;
      • Program kegiatan.
      1. Biaya permohonan izin rekomendasi Dinas Sosial (lebih dari 1 Provinsi, Nasional)
      • Non Bencana Rp. 100.000,-
      • Bencana Rp. O,-
      6. Rekomendasi dari Dinas Sosial setempat.
      3.
      JANGKA WAKTU PENYELESAIAN 2 : 5 Menit ( Dua Jam Lima Menit )
      4. BIAYA/TARIF Gratis
       

       

      Migrasi & Pelaporan LKPM OSS 1.1

      BPMD Facebook

      Pengunjung

      mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
      mod_vvisit_counterToday72
      mod_vvisit_counterYesterday722
      mod_vvisit_counterThis week1398
      mod_vvisit_counterThis month3572
      mod_vvisit_counterAll1552756