STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN USAHA PERKEBUNAN UNTUK LOKASI USAHA LINTAS KABUPATEN/KOTA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 17 April 2020 05:55
NO KOMPONEN
URAIAN

1. DASAR HUKUM
    1. Undang-undang No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
    2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
    3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
    4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013  tentang Tata Cara Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
    5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/PP.210/7/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
    6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 357/KPTS/HK 350.5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
    7. Peraturan  Gubernur  Provinsi Maluku  Nomor  18  Tahun  2019  tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
      3.

      PERSYARATAN (TERMASUK DI DALAMNYA PEMBUKAAN JURUSAN BARU)

      1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala  DPMPTSP;
      2. Nomor Induk Bersusaha (NIB);
      3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
      4. Domisili dan lokasi pemilik;
      5. Kapasitas produksi;
      6. Jenis bahan baku;
      7. Sumber bahan baku;
      8. Jenis produksi;
      9. Tujuan pasar
      3.
      JANGKA WAKTU PENYELESAIAN 2 : 5 Menit ( Dua Jam Lima Menit )
      4. BIAYA/TARIF Gratis
       

       

      Migrasi & Pelaporan LKPM OSS 1.1

      BPMD Facebook

      Pengunjung

      mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
      mod_vvisit_counterToday74
      mod_vvisit_counterYesterday722
      mod_vvisit_counterThis week1400
      mod_vvisit_counterThis month3574
      mod_vvisit_counterAll1552758