Perizinan PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 05 July 2018 02:17

DAFTAR JENIS PERIZINAN

No Jenis Perizinan
Persyaratan  
1.

IZIN PENDIDIKAN MENENGAH :
a. Izin Pendidikan Menegah Umum
b. Izin Pendidikan Menengah Kejuruan

LIHAT PERSYARATAN
2.

IZIN PENDIDIKAN KHUSUS :
a. Izin Pendidikan SD LB
b. Izin Pendidikan SMP LB
c. Izin Pendidikan SMA LB
d. Izin Pendidikan SMK LB

LIHAT PERSYARATAN
3. Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada SMK :

LIHAT PERSYARATAN
4. IZIN MENDIIKAN RUMAH SAKIT :
a. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B (Umum)
b. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B (Khusus)
LIHAT PERSYARATAN
5. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B LIHAT PERSYARATAN
6. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Madya LIHAT PERSYARATAN
7.

Surat Izin Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga

LIHAT PERSYARATAN
8. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Lebih Dari Satu Kabupaten/Kota LIHAT PERSYARATAN
9. Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh LIHAT PERSYARATAN
10.

Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota) Kecuali Minyak

LIHAT PERSYARATAN
11. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) LIHAT PERSYARATAN
12. Izin Lingkungan LIHAT PERSYARATAN
13. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang :
a. Dalam Trayek
b. Tidak Dalam Trayek
LIHAT PERSYARATAN
14. Izin Usaha Angkutan Laut (Angkutan Di Perairan) :
a. Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota
b. Lintas Pelabuhan Di Dalam Provinsi
LIHAT PERSYARATAN
15. Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan :
a. Angkutan Perairan Pelabuhan ( Penanaman Modal Dalam Negeri)
b. Bongkar Muat Barang ( Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN))
c. Depo Peti Kemas ( Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN))
d. Jasa Pengurusan Transportasi ( Penanaman Modal Dalam Negeri)
e. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut ( Penanaman.
f. Tally Mandiri
LIHAT PERSYARATAN
16. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (IUPBM) dan Herregistrasi LIHAT PERSYARATAN
17. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) LIHAT PERSYARATAN
18. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan ( Kapal Penyeberangan Antar )antar Kabupaten Kota dalam satu provinsi :
a. Kapal Angkutan penyebrangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis (Perpanjangan Permanen)
b. Kapal Angkutan Penyebrangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis (Perpanjangan Sementara)
LIHAT PERSYARATAN
19. Izin Koperasi Simpan Pinjam :
a. Pembiayaan Syariah (KSPPS) Primer
b. Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sekunder
c. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Primer
d. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sekunder
LIHAT PERSYARATAN
20.

Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam :
a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

LIHAT PERSYARATAN
21. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam LIHAT PERSYARATAN
22.

Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam :
a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

LIHAT PERSYARATAN
23.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap

LIHAT PERSYARATAN
24.

Izin Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Berukuran 5 Gt Sampai 30 Gt

LIHAT PERSYARATAN
25.

Izin Usaha Perikanan (SIUP) Untuk Kapal Perikanan Berukuran Di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT

LIHAT PERSYARATAN
26.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Untuk Kapal Penangkapan Ikan Berukuran Di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT

LIHAT PERSYARATAN
27.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Untuk Kapal Penangkapan Ikan Untuk Kapal Latih Berukuran Di  Atas 10 GT s.d 30 GT

LIHAT PERSYARATAN
28.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Untuk Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan Berukuran Di Atas 10 GT s.d 30 GT

LIHAT PERSYARATAN
29.

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Angkut Hasil Tangkapan Ikan Ukuran Di Atas 10 GT Sampai dengan 30 GT

LIHAT PERSYARATAN
30. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembudidayaan :
a. Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi
b. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
LIHAT PERSYARATAN
31.

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Untuk Hasil Budidaya Ikan Ukuran Di Atas 10 GT Sampai dengan 30 GT

LIHAT PERSYARATAN
32. Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil LIHAT PERSYARATAN
33.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengolahan Dan Pemasaran :
a. Bidang Pemasarn Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
b. Bidang Pemasaran Lintas Kabupaten/Kota

LIHAT PERSYARATAN
34. Izin Pengelolaan WP3-K Di Bawah 12 Mil Laut Diluar Minyak dan Gas Bumi LIHAT PERSYARATAN
35.

Izin Pelaksanaan Reklamasi

LIHAT PERSYARATAN
36.

Izin Lokasi Perairan

LIHAT PERSYARATAN
37.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) ( Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi ) :
a.  Daya Tarik Wisata
b. Jasa Informasi Pariwisata
c. Jasa Konsultan Pariwisata
d. Jasa Makananan dan Minuman
e. Jasa Perjalanan Wisata
f. Jasa Pramuwisata
g. Jasa Transportasi Wisata
h. Kawasan Pariwisata
i. Penyediaan Akomodasi
j. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
k. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran
l. SPA
m. Wisata Tirta

LIHAT PERSYARATAN
38.

Izin Usaha Perkebunan Untuk Lahan Usaha Lintas Kabupaten/Kota :
a. Budidaya Tanaman Perkebunan
b. Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan
c. Produksi Benih Tanaman Perkebunan
d. Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budi Daya dengan Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan

LIHAT PERSYARATAN
39. Izin Usaha Tanaman Pangan Untuk Lahan Uasaha Lintas Kabupaten/Kota :
a. Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan
b. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan
c. Izin Usaha Keterpaduan Antara Proses Produksi Tanaman Pangan Dan Penanganan Pasca Panen
d. Izin Usaha Pembenihan Tanaman Pangan
LIHAT PERSYARATAN
40.

Izin Usaha Hortikultura Untuk Lahan Usaha Lintas Kabupaten/Kota :
a. Budidaya Hortikultura
b. Perbenihan Hortikultura

LIHAT PERSYARATAN
41.

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) :
a. Kapasitas Produksi kurang dari 2.000 meter kubik per-tahun
b. Kapasitas Produksi sampai dengan kurang dari 6.000 m2 per-tahun

LIHAT PERSYARATAN
42.

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) :
a. Pada Areal IUPHHBK
b. Skala kecil
c. Skala menengah

LIHAT PERSYARATAN
43.

Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung

LIHAT PERSYARATAN
44.

Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung

LIHAT PERSYARATAN
45. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung LIHAT PERSYARATAN
46.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Pada Hutan Produksi

LIHAT PERSYARATAN
47. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi LIHAT PERSYARATAN
48.

Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan s/d 10.000 ton /hari

LIHAT PERSYARATAN
49. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) :
a.  Pembangkitan Tenaga Listrik (Lintas Kabupaten/Kota )
b.  Pembangkitan Tenaga Listrik (Di dalam satu Provinsi )
c. Pembangkitan Tenaga Listrik ( Di dalam satu Kabupaten/Kota )
d. Penjualan Tenaga Listrik ( Di dalam satu Provinsi )
e. Penjualan Tenaga Listrik ( Lintas Kabupaten/Kota )
f. Penjualan Tenaga Listrik ( Di dalam satu Kabupaten/Kota )
g. Terintegrasi ( Di dalam satu Provinsi )
h. Terintegrasi ( Lintas Kabupaten/Kota )
i. Terintegrasi ( Di dalam satu Kabupaten/Kota )
j. Transmisi Tenaga Listrik ( Di dalam satu Provinsi )
k. Transmisi Tenaga Listrik ( Lintas Kabupaten/Kota )
l. Transmisi Tenaga Listrik ( Di dalam satu Kabupaten/Kota )
LIHAT PERSYARATAN
50. Izin Operasi :
a. Pembangkitan Tenaga Listrik Di dalam Provinsi
b. Pembangkitan Tenaga Listrik Lintas Kabupaten/Kota
c. Pembangkitan Tenaga Listrik Di dalam Kabupaten/Kota
d. Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik Di dalam Provinsi
e. Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik Lintas Kabupaten/Kota
f. Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik Di dalam Kabupaten/Kota
g. Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik.Di dalam
h. Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik Lintas
i. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, Dan Informatika
LIHAT PERSYARATAN
51. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, Dan Informatika :
a. Serat optik pada jaringan;( Memiliki IUPTL di dalam Kabupaten/Kota )
b. Serat optik pada jaringan;( Memiliki IUPTL Lintas Kabupaten/Kota )
c. Serat optik pada jaringan; ( Memiliki Izin Operasi di dalam Kabupaten/Kota )
d. Serat optik pada jaringan;( Memiliki Izin Operasi Lintas Kabupaten/Kota )
e. Kabel pilot pada jaringan.( Memiliki Izin Operasi di dalam Kabupaten/Kota )
f. Kabel pilot pada jaringan.( Memiliki Izin Operasi Lintas Kabupaten/Kota )
g. Kabel pilot pada jaringan.( Memiliki IUPTL di dalam Kabupaten/Kota )
h. Kabel pilot pada jaringan.( Memiliki IUPTL Lintas Kabupaten/Kota )
i. Konduktor pada jaringan; ( Memiliki IUPTL di dalam Kabupaten/Kota )
j. Konduktor pada jaringan;( Memiliki Izin Operasi Lintas Kabupaten/Kota )
k. Konduktor pada jaringan;( Memiliki Izin Operasi di dalam Kabupaten/Kota )
l. Konduktor pada jaringan;( Memiliki IUPTL Lintas Kabupaten/Kota )
m. Penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;( Memiliki IUPTL di dalam Kabupaten/Kota )
n. Penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;( Memiliki Izin Operasi Lintas Kabupaten/Kota )
o. Penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;( Memiliki Izin Operasi di dalam Kabupaten/Kota )
p. Penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;( Memiliki IUPTL Lintas Kabupaten/Kota )
LIHAT PERSYARATAN
52. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) :
a. Jasa konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik
b. Jasa laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik
c. Jasa pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik
d. Jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik
e. Jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik
f. Jasa pendidikan dan pelatihan
g. Jasa penelitian dan pengembangan
h. Jasa pengoperasian instalasi tenaga listrik
i. Jasa sertifikasi badan usaha
j. Jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
k. Jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik
LIHAT PERSYARATAN
53. Izin Air Tanah :
a. Pengeboran Air Tanah/Penggalian Air Tanah
b. Pemakaian Air Tanah/Pengusahaan Air Tanah
LIHAT PERSYARATAN
54. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Wiup) Mineral Bukan Logam Dan Batuan LIHAT PERSYARATAN
55. Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Dalam Rangka PMDN Pada Wilayah Pertambangan Daerah dalam Satu Provinsi Termasuk Wilayah Laut s/d 12 Mil Laut
LIHAT PERSYARATAN
56. Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara Dalam Rangka PMDN Pada Wilayah Pertambangan Daerah dalam Satu Provinsi Termasuk Wilayah Laut s/d 12 Mil Laut LIHAT PERSYARATAN
57. Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
LIHAT PERSYARATAN
58. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian Dalam Rangka PMDN yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari Satu Daerah Provinsi
LIHAT PERSYARATAN
59. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar Dalam Rangka PMDN Yang kegiatan Usahanya dalam Provinsi
LIHAT PERSYARATAN
60. Izin Usaha Industri (IUI) Besar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) LIHAT PERSYARATAN
61. Izin Perluasan Usaha Industri (IUI) Besar LIHAT PERSYARATAN
62. Izin Usaha Pengecer Bahan Berbahaya (PT-B2) LIHAT PERSYARATAN
63. Izin Usaha Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea (TBB)
LIHAT PERSYARATAN
Last Updated on Wednesday, 19 August 2020 03:15
 

Migrasi & Pelaporan LKPM OSS 1.1

BPMD Facebook

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday38
mod_vvisit_counterYesterday278
mod_vvisit_counterThis week2714
mod_vvisit_counterThis month38
mod_vvisit_counterAll1105481