1. Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 138 Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/PERMENTAN/PD.200/6/2004 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Holtikultura;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dab Sayur yang Baik  (Good Agriculture Practices Fruit and Vegetables);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/PERMENTAN/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Opearsional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknik Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34/PERMENTAN/HR.060/9/2017 tentang Perubahan Kedua Atas PERMENTAN Republik Indonesia Nomor 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Holtikultura;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/PP.210/7/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomr 71/Kpts/SR.130/D/9/2017 Tentang Sertifikasi Benih Tanaman Buah, Sayuran Tahunan dan Tanaman Obat Tahunan
13. Peraturan Daerah  Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
14. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku;
15. Peraturan  Gubernur  Provinsi Maluku  Nomor  18  Tahun  2019  tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

PERSYARATAN (TERMASUK DI DALAMNYA PEMBUKAAN JURUSAN BARU)

1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala  DPMPTSP;

2. Nomor Induk Berusaha (NIB);

3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

4. Persyaratan Teknis

• Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang terakhir;
• Surat Keterangan telah melaksanakan AMDAL, UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan;
• Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan kemitraan;
• Hak guna usaha (Negara/Hak kepemilikan adat (perorangan);
• Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;
• Kesediaan memfasilitasi tim teknis ke lapangan (apabila dibutuhkan).
• Surat Kuasa Direktur Utama (untuk izin usaha perbenihan holtikultura);
• Sertifikat kompetensi produsen/rekomendasi Dinas yang melaksanakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.