Sejumlah akademisi Maluku mengharapkan Presiden Joko Widodo perlu membicarakan perkembangan Blok Masela” dengan rakyat Maluku.

Sebab, sejak pengumuman kilang Masela di darat, rakyat Maluku tidak pernah diajak bicara soal kelanjutan blok migas yang disebut-sebut menyimpan cadangan gas abadi .

Disamping itu, hingga kini belum ada kepastian atau payung hukum atas kebijakan Presiden yang telah menempatkan pembangunan kilang migas Blok Masela di darat (Onshore). Apalagi, dalam kunjungan Hari Pers Nasional lalu, Presiden Joko Widodo juga tidak menyinggung mengenai perkembangan Blok Masela bagi Maluku.

“Warga Maluku sangat senang, karena Presiden Joko Widodo sering mengunjungi Maluku. Hal itu, tentu merupakan penghormatan bagi Maluku. Pak Presiden sudah terbukti juga sangat memihak Maluku dalam soal Blok Masela di darat. Kita perlu tahu, seperti apa kebijakan pemerintah soal persiapan SDM di Maluku. Kami tidak mau menjadi penonton di Masela,” ujar Guru besar Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Prof. MKs Noerimarna yang dikonfirmasi via ponselnya.

Noerimarna mengatakan, dibutuhkan payung hukum untuk melegitimasi putusan presiden tentang pembangunan kilang Migas Blok Masela di darat (Onshore). Hal ini menurut dia tidak disinggung oleh Presiden saat kedatangannya di Maluku.

Dia berpendapat, meskipun Presiden telah meminta agar Maluku mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menghadapi efek domino dari pemanfaatan Blok Masela, namun perlu ada ada legitimasi untuk memberikan kepastian hukum.

"Minimal harus ada Peraturan Presiden (Perpres) yang dikeluarkan untuk mengamankan kebijakan tersebut," terangnya.

Dalam mempersiapkan SDM, lanjutnya, ada kerjasama dengan Kementerian ESDM untuk melatih para tenaga pengajar di Cepu dan telah berjalan dengan baik. Namun yang paling penting adalah harus ada jaminan dari pemerintah bahwa masyarakat memperoleh efek domino dari pengembangan lapangan yang berada di darat.

Terpisah, Dr. Tony Matitaputty salah satu staf pengajar pada Universitas Pattimura Ambon, menyampaikan terima kasih atas kehadiran presiden untuk kedua kalinya selama kurun waktu sebulan di Maluku. Tetapi hendaknya kunjungan tersebut bukan hanya sekedar kegiatan seremonial belaka, namun harus ada misi yang dibawa sebagai bentuk kepedulian Presiden kepada Maluku.

Seharusnya, kata Toni, Blok Masela menjadi perhatian besar bagi Presiden, mengingat keberadaan kilang Migas ini dapat menjawab persoalan kemiskinan di Maluku.

Tony mengingatkan, jangan sampai peristiwa FreePort kembali terulang di Blok Masela. Maluku juga harus dilibatkan, untuk mengetahui seperti apa skenario pengembangan blok Masela kedepan.

"Harus ada jaminan dari pemerintah, bahwa masyarakat akan mendapat efek domino dari pengembangan migas, termasuk kemana migas tersebut akan dialirkan. Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar diharapkan dapat memperkuat posisi Maluku," harapnya.

Sedangkan akademisi Universitas Darusalam (Unidar), Dayanto, SH,MH menyatakan, posisi Maluku yang selalu menempati peringkat tiga dan empat termiskin di Indonesia, harus menjadi perhatian serius. Sebagian besar kabupaten masih tertinggal sehingga menyumbangkan tingginya angka kemiskinan di Maluku.

Dia berharap, kunjungan orang nomor satu di Maluku ini, bisa memberikan kepastian dan kebijakan yang kongkrit di Blok Masela. Mengingat tercatat hampir setahun lamanya sejak diumumkan, belum ada payung hukum maupun kerangka regulasi.

"Kebijakan pemerintah untuk menetapkan pengembangan Blok Masela di darat, hendaknya diatur dalam peraturan atau keputusan presiden sehingga memiliki landasan legal formal sebagai acuan dalam mengambil kebijakan serta bisa memberikan jaminan kepastian hukum. Minimal ada Keppres, untuk membuktikan adanya political will dari Presiden untuk Maluku," pungkasnya.

Sumber : Tribun Maluku