Wagub Maluku Zeth Sahuburua menyatakan inflasi sembilan kabupaten dan dua kota di daerah

ini telah dibahas dalam rapat koordinasi daerah yang berlangsung di Kota Ambon pada 27 Maret 2017.

"Kami memanfaatkan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) IV Tim Pengendalian Inflasi (TPID) 2017 untuk membahas inflasi 11 kabupaten/kota se-Maluku," katanya, dikonfirmasi, Selasa (28/3).

Alasannya, selama ini inflasi yang dievaluasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku hanyalah Kota Ambon dan Kota Tual.

Padahal ada sembilan kabupaten lain di Maluku yakni Maluku Tengah, Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat (SBB), Seram Bagian Timur (SBT), Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD).

Wagub memastikan evaluasi inflasi di 11 kabupaten/kota itu strategis untuk sinkronisasi perencanaan di daerah dengan provinsi Maluku, karena bila tidak maka upaya menurunkan inflasi akan sulit direalisasikan.

"Jika provinsi mempunyai perencanaan yang berbeda dengan kabupaten/kota, maka dipastikan mempengaruhi tingkat pengangguran maupun kemiskinan," ujarnya.

Wagub mengemukakan, hingga Maret 2017 tercatat tingkat inflasi Maluku sebesar 2,58 persen atau lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 3,83 persen.

"Pencapaian inflasi Maluku cenderung menurun dibandingkan pada 2016 yang sebesar 3,26 persen dan 2015 mencapai 6,15 persen," katanya.

Karena itu, Wagub mengharapkan Presiden Joko Widodo merealisasikan janjinya untuk Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun anggaran 2018 sudah menghitungkan luas lautan sehingga pembangunan Maluku lebih optimal.

Sebanyak 92,4 persen dari wilayah provinsi Maluku yang sebesar 712.479,65 kilometer persegi merupakan lautan.

Sumber : Tribun Maluku