Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku mencatat indeks harga konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada bulan September 2018 terkendali dan berada dalam sasaran inflasi 4,0 persen kurang lebih satu persen (yoy). “Dengan demikian IHK Provinsi Maluku pada September 2018 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,39 persen (month to month/mtm), melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,01 persen (mtm),” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Bambang Pramasudi di Ambon, Senin (1/10).

Perlambatan inflasi IHK terutama didorong oleh deflasi bahan kelompok makanan (volatile food).

Dengan perkembangan tersebut, sampai dengan September 2018 inflasi IHK Provinsi Maluku tercatat 0,82 persen (ytd) atau secara tahunan mengalami deflasi sebesar 0,59 persen (yoy) lebih rendah dari deflasi bulan sebelumnya sebesar 0,26 persen (yoy).

Dia mengatakan, melambatnya tekanan inflasi Provinsi Maluku pada September 2018 didukung oleh rendahnya inflasi bahan kelompok makanan. Kelompok bahan makanan (volatile food) Provinsi Maluku pada September 2018 tercatat mengalami deflasi sebesar 4,15 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,82 persen (mtm).

Hal ini sejalan dengan koordinasi dan sinergi yang baik antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh anggota Tim pengendali inflasi daerah (TPID) Provinsi Maluku termasuk Satgas Pangan dalam pemantauan harga pangan dan komoditas utama penyimbang inflasi.

Selain itu melimpahnya stok ikan segar dan bumbu serta masuknya musim panen komoditas sayur sayuran juga menjadi faktor pendukung rendahnya tekanan inflasi pada komponen volatile food.

Secara tahunan, komponen volatile food Proivinsi Maluku mengalami deflasi sebesar 8,35 persen (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tercatat mengalami deflasi sebesar 2,74 persen (yoy).

“Sementara kelompok administered prices pada September 2018 tercatat mengalami inflasi,” ujarnya.

Kelompok administered prices pada September 2018 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,01 persen (mtm), meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,82 persen (mtm).

Inflasi pada kelompok administered prices didorong oleh tekanan inflasi pada komoditas komunikasi dan pengiriman serta peningkatan inflasi pada komoditas rokok.

Secara tahunan, kelompok administered prices tercatat mengalami deflasi sebesar 1,08 persen (yoy), lebih rendah dari deflasi bulan sebelumnya sebesar 5,12 persen (yoy).

Bambang mengatakan, inflasi inti pada September 2018 tercatat tetap stabil dan terjaga. Inflasi komponen inti pada September 2018 tercatat sebesar 0,67 persen (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar0,01 persen (mtm).

Terkendalinya inflasi inti hingga September 2018 tidak terlepas dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk dalam menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamerntalnya.

Secara tahunan, inflasi inti tercatat sebesar 3,09 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dari bulan lalu sebesar 2,08 persen (yoy).

Bambang menambahkan, kedepan inflasi Provinsi Maluku secara keseluruhan tahun 2018 diperkirakan tetap berada pada sasaran inflasi, yaitu 4,0 persen atau kurang lebih satu persen (yoy).

KPW BI Maluku senantiasa akan berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah provinsi Maluku dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di daerah ini, TPID Provinsi maupun TPID kabupaten/kota se-Maluku.

Komisi pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan program dan strategi pengendalian inflasi Maluku, sehingga inflasi di Provinsi Maluku tetap terjaga pada level yang rendah dan stabil.

Sumber : Tribun Maluku